Britania Kehilangan Kebebasan Berekspresi

Undang-Undang Online Safety di Inggris mewajibkan verifikasi usia dan identitas untuk mengakses media sosial, situs porno, bahkan Wikipedia, sehingga membatasi kebebasan berinternet.

Kewajiban verifikasi menimbulkan risiko privasi besar, berpotensi bocornya data sensitif dan mendorong remaja ke situs yang lebih berbahaya.

UU dipakai memblokir konten non-pornografi seperti forum politik, musik rap dengan kata kasar, hingga lukisan klasik, serta rencana pelarangan VPN untuk mencegah pengelakan.

Pemerintah menjual sensor dengan dalih melawan terorisme dan melindungi anak, padahal efektivitasnya diragukan dan dampak negatifnya luas.

Seniman rap seperti Kneecap dan Bob Vylan diselidiki atau didakwa terorisme hanya karena lirik pro-Palestina atau mengibarkan bendera Hezbollah.

Konsep “proscribed organisation” membuat dukungan verbal saja dianggap kejahatan; lansia dan pendeta ditangkap hanya karena membawa poster mendukung Palestine Action.

Otoritas lokal Kent ingin mendenda orang £100 karena mengumpat di ruang publik, memperluas kriminalisasi ekspresi sehari-hari.

Represi ini memberi peluang elektoral bagi kanan ekstrem Nigel Farage yang berjanji mencabut UU tersebut, sementara kiri harus mengambil posisi anti-sensor.

Tidak adanya konstitusi tertulis di Inggris memudahkan erosi hak berbicara; di AS, Amendemen Pertama ada tetapi terancam politisi seperti pengusul Project 2025 dan KOSA.

Penulis menyerukan kampanye hukum dan pembangkangan sipil massal untuk mempertahankan kebebasan berekspresi di Inggris dan mencegah peniruan di Amerika.