Pertarungan Hukum vs Lobbyis di DOJ

Terdapat konflik internal di Partai Republik antara pembela keadilan antitrust sejati dan lobbyis MAGA palsu.

Beberapa pejabat senior DOJ, termasuk staf Pam Bondi, cenderung melayani kepentingan lobbyis kaya daripada menerapkan hukum antitrust secara setara.

Penanganan merger HPE-Juniper menunjukkan praktik backroom deal yang melewati prosedur resmi Antitrust Division.

Lobbyis MAGA palsu memicu ketidakpastian hukum dan merusak stabilitas penegakan antitrust yang prediktif.

Pengadilan dapat menggunakan Tunney Act untuk meninjau dan mungkin memblokir penyelesaian merger yang diwarnai pengaruh politik.

Diperlukan reformasi personel di DOJ, termasuk penggantian Chad Mizelle dan Stanley Woodward, agar penegakan hukum kembali adil.

Praktik pay-to-play mendorong perusahaan mempekerjakan lobbyis tanpa keahlian antitrust guna mendapatkan perlakuan istimewa.

Penulis menyerukan generasi berikutnya untuk mempertahankan dan memperjuangkan prinsip rule of law di DOJ.